Selasa, 31 Maret 2009 19:15 WIB

JAKARTA--MI: Guna memenuhi standar kualifikasi S1 bagi 75 persen guru PNS dan nonPNS, Pemerintah Daerah Gorontalo memberikan beasiswa kuliah strata 1 kepada 3.500 guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS. Kampus yang dipilih adalah Universitas Terbuka (UT).

Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad yang hadir dalam acara wisuda periode I kampus UT Pondok Cabe, Tangerang, Selasa (31/3), mengatakan, kualifikasi minimal strata 1 di daerahnya telah menjadi keinginan kuat. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Indonesia timur, khususnya di Gorontalo.

Kami tidak ingin SDM di Gorontalo terus-terusan ada di bawah. Pada 2011, diharapkan 75 persen guru-guru kita sudah menyandang gelar sarjana, kata Fadel yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Weni Liputo serta Rektor UT Atwi Suparman.

Program beasiswa kuliah di UT bagi guru-guru asal Gorontalo sudah dimulai sejak 2008. Saat itu, ada 2300 guru yang terdaftar untuk mengikuti kuliah di Unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) setempat. Pada tahun ini, jumlahnya sedikit menurun yakni 1200 orang.

Untuk program tersebut, Pemda Gorontalo telah mengeluarkan biaya sedikitnya Rp8,8 miliar dengan rincian Rp8 juta hingga Rp10 juta per mahasiswa sampai meraih gelar S1. Dana tersebut diambil dari alokasi anggaran pendidikan yang jumlahnya mencapai 22 persen dari total APBD Rp550 miliar,’’ ujar Fadel.

Rektor UT Atwi Suparman memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemda Gorontalo, yang bersedia bekerjasama dengan UT dalam meningkatkan kualitas para guru. Atwi pun berharap, kerjasama tersebut memberikan konstribusi yang lebih baik kepada kedua belah pihak.

UT tidak akan mengecewakan, karena UT sendiri masuk dalam daftar universitas berkelas internasional. Bahan ajar kami sudah yang paling baik di kawasan Asia Tenggara,’’ tandas Atwi.

Di sisi lain, kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Weni Liputo, pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan akses pendidikan warganya. Saat ini misalnya, anggaran pendidikan di Gorontalo diperuntukkan beasiswa bagi para mahasiswa, dan sebagian besar untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada para siswa setingkat SD, SLTP dan SLTA.

Tercatat saat ini ada 262 ribu siswa SD hingga SLTA di Gorontalo. Dari jumlah itu 22 persen diantaranya adalah siswa dari keluarga tidak mampu.

Akses pendidikan grartis ini tidak hanya milik anak-anak miskin, tapi juga seluruh anak-anak dari berbagai tingkatan ekonomi, ujar Weni Liputo.

Weni mencontohkan, adanya program dari pemerintah pusat berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal itu, menurutnya, tidak serta merta menggratiskan siswa. Pemerintah melupakan jika banyak sekolah terpencil di berbagai wilayah dengan jumlah murid yang sangat sedikit. Sedangkan, hitungan BOS adalah jumlah murid yang ada di sekolah, maka bantuan untuk sekolah terpencil yang jarang muridnya itu menjadi sangat sedikit.

Karena itu, kami konsisten memberikan dana tambahan sedikitnya Rp 1juta setiap bulan untuk masing-masing sekolah yang ada di daerah terpencil. Maksudnya tentu saja untuk mengkover anggaran BOS yang hanya memenuhi 15 persen dari kebutuhan operasional siswa untuk bersekolah. Padahal kan jumlah idealnya Rp1,8 juta/tahun/siswa, sementara BOS hanya sekitar Rp400-an ribu/pertahun/siswa, katanya. (Dik/OL-03

Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/67350/88/14/ Pemprov_Gorontalo_Sekolahkan_3.500_Guru_ke_Universitas_Terb